JAKARTA, KOMPAS.TV - Polri disebut-sebut melakukan pengerahan aparat pada Pemilu, baik Pilpres maupun Pilkada, hingga dijuluki sebagai Parcok atau Partai Coklat. Apakah tudingan ini memiliki dasar atau hanya asumsi?
Wakapolri periode 2011-2013, Komjen (Purn.) Nanan Soekarna mengatakan hal ini perlu diklarifikasi oleh pimpinan institusi Polri.
"Tuduhan tentang parcok ini apakah institusional, personal pimpinan, atau sampai ke bawah? Itu yang perlu diklarifikasi. Segera saja, kalau tidak ya buktikan tidak," katanya.
Tak Sepakat Polri di Bawah Kemendagri, Mantan Wakapolri: Di Bawah Presiden Saja Diintervensi
Muncul gagasan penempatan Polri di bawah TNI atau kementerian dalam negeri yang disampaikan oleh politisi PDIP Deddy Sitorus. Wakapolri periode 2011-2013, Komjen (Purn.) Nanan Soekarna mengatakan apabila itu terjadi, maka akan lebih mudah diintervensi. Ia menegaskan tidak boleh ada yang mengintervensi kepolisian.
"Di bawah presiden saja, diintervensi. Apalagi di bawah Mendagri gitu kan. Pasti itu politik sekali," ujarnya.
Selengkapnya saksikan di kanal youtube KompasTV.
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/558476/mantan-wakapolri-nanan-bicara-soal-parcok-hingga-wacana-polri-di-bawah-kemendagri-rosi
